Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Akta pendirian PT memuat anggaran dasar Perseroan antara lain terdiri dari;

  • Nama para pendiri Perseroan Terbatas
  • Nama Perseroan Terbatas
  • Tempat dan kedudukan Perseroan Terbatas
  • Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas
  • Modal Perseroan Terbatas terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
  • Jumlah saham dan nama para pemegang saham Perseroan Terbatas
  • Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Komisaris
  • Penetapan tempat dan tatacara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
  • Pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
  • Tatacara penggunaan laba dan pembiayaan deviden

Untuk mendapatkan status sebagai BADAN HUKUM, anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM RI

Status PT belum berbadan hukum
  • PT yang sudah didirikan dan belum meperoroleh pengesahan dari Menteri disebut sebagai PT yang belum berbadan hukum.
  • Perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komsisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
  • Dalam hal perbuatan sebagaimana tersebut dilakukan oleh para pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.
Status PT sudah berbadan hukum
  • PT yang didirikan dan sudah memperoleh pengesahan dari Menteri sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 disebut sebagai badan hukum.
  • Setelah mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum, maka Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
  • PT mendapatkan statusnya sebagai badan hukum pada tanggal dikeluarkan Surat Keputusan Menteri.

Prosedur Mendirikan Perusahaan (PT)

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) dibutuhkan minimal 2 (dua) orang sebagai Pendiri Perusahaan yang sekaligus menjadi Pemegang Saham dengan mengambil bagian saham pada saat PT didirikan. Apa saja yang harus disiapkan oleh para pendiri untuk mendirikan PT.

Pendirian badan hukum Perseroan Terbatas harus dibuat dengan Akta Otentik oleh Notaris denganketentuan dan persiapan sesuai prosedur mendirikan perusahaan (PT) dibawah ini :

KETENTUAN UNTUK MENDIRIKAN PERUSAHAAN (PT)

  1. Dapat didirikan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing. Jumlah pendiri perusahaan minimal 2 (dua) orang. Warga Negara Asing hanya diperbolehkan menjadi pendiri perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA)
  2. Para pendiri harus mengambil bagian saham dengan menempatkan dan menyetorkan modal sebagai Pemegang Saham untuk pertama kali pada saat perseroan terbatas didirikan
  3. Selain sebagai Pemegang Saham, para pendiri perusahaan juga dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Pengurus yakni sebagai Direktur atau Komisaris.
  4. Memiliki modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang besarnya ditentukan oleh para pendiri perusahaan.
  5. Pemakaian nama perusahaan tidak boleh menggunakan nama perusahaan yang telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain. Pemakaian nama Perseroan Terbatas harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
  6. Pengurus perusahaan minimal berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Direktur dan seorang Komisaris. Apabila lebih maka salah satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.
  7. Perusahaan harus berkedudukan dan memiliki kantor pusat di kota/kabupaten di wilayah Republik Indonesia. Tempat usaha sebagai kantor harus berada dilingkungan komersial seperti Gedung Perkantoran, Pertokoan, RUKO/RUKAN atau tempat lain yang diperuntukan sebagai tempat usaha.
  8. Perusahaan memiliki maksud dan tujuan perusahaan yang jelas serta tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.
  9. Pendirian perusahaan harus dibuat dengan akta otentik oleh Notaris yang berwenang yang memuat anggaran dasar perseroan terbatas.
  10. Anggaran dasar perseroan terbatas tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PERSIAPAN MENDIRIKAN PERUSAHAAN (PT)

Hal penting yang harus anda lakukan sebagai persiapan mendirikan perusahaan (PT) adalah menetapkan kerangka Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagai data dan persyaratan utama untuk mendirikan perusahaan dan membuat akta pendirian kepada Notaris meliputi :

  1. Nama Perusahaan, siapkan minimal 3 buah nama perusahaan
  2. Data lengkap Nama para pendiri perusahaan sesuai KTP
  3. Tempat dan kedudukan perusahaan serta alamat lengkap
  4. Besarnya jumlah modal dasar perusahaan
  5. Data pemegang saham dan jumlah modal yang ditempatkan dan disetor
  6. Maksud dan tujuan perusahaan (bidang usaha)
  7. Data susunan pengurus (Direksi dan Komisaris)
  8. Melampirkan KTP para pendiri perusahaan
  9. Melampirkan NPWP pengurus (Direksi dan Komisaris)
  10. Surat kuasa apabila pendirian perusahaan di kuasakan

PROSEDUR MENDIRIKAN PERUSAHAAN (PT)

Untuk mendirikan perusahaan (PT) dibutuhkan minimal 2 (dua) orang atau lebih sebagai pendiri perusahaan yang dibuat dengan Akta Otentik oleh Notaris yang anggaran dasarnya harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum.

Berikut prosedur mendirikan perusahaan (PT) :
  • Permohonan pendirian Perseroan Terbatas dapat diajukan oleh para pendiri bersama-sama atau memberikan kuasa kepada salah satu pendiri atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadap Notaris dengan membawa kelengkapan data anggaran dasar perusahaan dan persyaratan yang dibutuhkan diatas untuk dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
  • Sesuai dengan data dan persyaratan yang diajukan oleh para pendiri atau kuasanya, kemudian Notaris akan membuat notulen atau salinan anggaran dasar perseroan terbatas yang sama isinya dengan akta pendirian untuk ditandatangani oleh para pendiri atau kuasanya. Pada tahap ini para pendiri atau kuasa dapat melakukan koreksi kepada Notaris jika terdapat kesalahan dalam penulisan.
  • Jika notulen atau salinan anggaran dasar Perseroan Terbatas sudah ditandatangani dan diserahkan kepada Notaris oleh para pendiri perusahaan atau kuasanya, kemudian Notaris akan membuat dan mengeluarkan Akta Otentik yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Notaris. Di dalam akta pendirian tertulis hari, tanggal, bulan dan tahun sebagai bukti telah berdirinya perusahaan.
  • Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan terbatas kemudian diajukan oleh Notaris kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum sesuai Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas mendapatkan status sebagai Badan Hukum setelah mendapatkan pengesahan dengan dikeluarkannya SK Menteri Hukum dan HAM RI.

Setelah Akta Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri selesai maka sebuah perusahaan berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)  sudah berdiri.

Setiap proses mendirikan Perseroan Terbatas (PT) harus sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku mengacu kepada Undang-Undag PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Proses pendirian PT berawal dari pendaftaran nama perusahaan dan membuat akta pendirian melalui Notaris, kemudian domisili perusahaan, pendaftaran perusahaan sebagai wajib (NPWP), pengesahan anggaran dasar perseroan terbatas oleh Menteri Hukum dan HAM RI, kemudian proses izin usaha seperti SIUP dan pendaftaran perusahaan untuk mendapatkan TDP.

Setelah TDP selesai selanjutnya adalah adalah proses pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia. 

Tahapan proses pendirian PT dapat kami jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran nama perusahaan

Cek dan pendaftaran nama perusahaan diajukan kepada Notaris.
Pendaftaran dilakukan oleh pihak Notaris melalui SISMINBAKUM untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemakaian nama perseroan terbatas

2. Akta pendirian PT

Akta otentik sebagai akta pendirian PT dibuat dan ditandatangani oleh Notaris.

Sebelum akta ditandatangani oleh Notaris, para pendiri atau kuasanya harus menandatangani draf/minuta anggaran dasar perseroan terbatas yang sama isinya dengan akta pendirian.

3. Domisili perusahaan

Permohonan surat keterangan domisili perusahaan diajukan melalui Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada. Domisili perusahaan dibutuhkan sebagai bukti keterangan alamat perusahaan untuk proses pendaftaran dan perizinan lainnya.

4. NPWP-Nomor pokok wajib pajak

Pendaftaran wajib pajak diajukan melalui  kantor pelayanan pajak sesuai domisili perusahaan untuk mendapatkan NPWP dan Surat keterangan terdaftar wajib pajak. NPWP dibutuhkan sebagai indentitas badan usaha untuk melaporkan pajak kepada negara.

5. SK Menteri Hukum dan HAM RI

Tahap ini sangat penting bagi perusahaan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Permohonan ini diajukan melalui Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar  perseroan (Akta Pendirian) sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

6. SIUP-Surat izin usaha perdagangan

Proses permohonan SIUP diajukan melalui dinas perdagangan Kota/Kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil, atau Dinas Perdagangan Propinsi untuk SIUP besar sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan berada.  Golongan SIUP ditentukan berdasarkan besarnya jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam akta pendirian.

7. TDP-Tanda daftar perusahaan

Permohonan pendaftaran perusahaan untuk mendapatkan TDP diajukan kepada Pendaftaran Perusahaan yang berada di Kota/Kabupaten cq. Dinas Perdagangan. Proses TDP diajukan setelah perusahaan mendapatkan pengesahan dari menteri dan miliki SIUP atau izin usaha yang lain.

8. PKP – Pengusaha Kena Pajak

Pendaftaran pengusaha kena pajak (PKP)  diajukan melalui kantor pelayanan pajak sesuai dengan NPWP.  PKP dibutuhkan untuk menerbitkan faktur perusahaan dalam rangka menjual produk atau jasa dengan PPN (pajak pertambahan nilai).

9. Berita Negara Republik Indonesia

Status perusahaan sebagai badan hukum telah sempurna setelah di umumkan dalam berita acara negara Repbulik Indonesia. Permohonan ini dapat diajukan setelah perusahaan memiliki TDP dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI.

Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum memiliki salah satu Karakteristik Perusahaan pada pemakaian nama perusahaan yang tidak sama dengan yang lain.

Pamakaian nama perusahaan untuk badan hukum Perseroan Terbatas harus mendapatkan persetujuan terlebih  dahulu dari Menteri untuk bisa digunakan.

Nama Perseroan didahului dengan frase Perseroan Terbatas atau disingkat PT. Khusus untuk Perseroan terbuka selain didahului nama PT dibelakangnya nama Perseroan juga ditambah singkatan Tbk.

Memiliki Dasar Hukum
Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan usaha yang berbentuk badan hukum memiliki dasar hukum yang jelas tentang tatacara pendirian, perubahan serta pembubaran perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.
Setiap pendirian perseroan terbatas atau perubahan anggaran dasarnya harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI.
Jenis Perusahaan
Berdasarkan maksud dan tujuannnya, jenis perseroan terdiri dari ;
  • PT non Fasilitas
  • PT Fasilitas PMA
  • PT Fasilitas PMDN
  • PT Persero BUMN
  • PT Perbankan

Karakteristik modal perusahaan

Modal perseroan terbatas terdiri dari Modal Dasar, Modal ditempatkan dan Modal disetor yang disebutkan dengan jelas didalam Akta Pendirian, dengan ketentuan jumlah modal dasar minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan Jumlah modal tersebut dapat lebih besar untuk bidang usaha tertentu atau untuk bidang dalam rangka penanaman modal asing (PMA) sesuai peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.

Karakteristik pemegang saham

Perseroan terbatas memiliki pemegang saham yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih pemegang saham baik atas nama peroangan atau atas nama badan usaha yang disebutkan dengan jelas didalam akta pendirian atau perubahannya.

Kepemilikan saham perusahaan dapat dimiliki oleh :
  • Warga negara Indonesia
  • Warga negara asing
  • Badan usaha milik negara Indonesia
  • Negara asing
  • Badan usaha Indonesia
  • Badan usaha Asing

Karakteristik pengurus

Perseroan terbatas memilki minimal 2 (dua) orang pengurus yang terdiri dari Dewan Direksi dan Komisaris yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keputusan tertinggi didalam perusahaan

Keputusan tertinggi didalam Perseroan berada ditangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

 

Perseroan Terbatas